Rakor Satgas ketahanan pangan Sultra dan kabupaten/kota. Foto: Jufri PPID Sultra

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membahas langkah strategis satgas Ketapang dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, Senin (25/3/2024). 

Hadir dalam Rakor tersebut, Forkopimda Sultra atau yang diwakili, Asisten II Setda Sultra, Kepala Bulog Sultra, Kadis Ketapang Sultra, Kadis Kominfo Sultra, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Kadis Perhubungan Sultra, Kadis Koperasi dan UMKM Sultra dan beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov.Sultra, Staf Ahli Madya BPS, Tim Satgas Ketahanan Pangan Sultra, Kadis Ketapang Kabupaten/Kota se-Sultra, Balai Karantina Sultra, Satgas Pangan Polda, Korem 143 Halu Oleo, Perwakilan Tim TPID Sultra dan pejabat terkait. 

Laporan Ketua Panitia, Aristos selaku Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Provinsi Sultra mengatakan, Rakor Satgas Ketahanan Pangan ini bertujuan untuk melaksanakan pengawasan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan, serta peran Satgas Ketahanan Pangan dalam pengendalian inflasi daerah. 

"Dengan ada beberapa komoditas yang terus menerus mengalami kenaikan secara fluktuatif khususnya hari-hari besar keagamaan nasional, maka hal ini tentu saja akan menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat, terkhusus masyarakat yang kurang mampu dan rentang rawan pangan. Sehingga diperlukan solusi yang tepat," ungkapnya. 

Dikatakan, Rakor ini juga akan dirangkaikan kesepakatan bersama anatar Kepala Dinas Ketapang Provinsi dengan Kepala Dinas Ketapang Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dana dekonsentrasi tahun 2024. 

Sementara itu, Sekda Sultra, Asrun Lio dalam arahannya menyampaikan ada beberapa daerah yang tinggi IPHnya termasuk Muna Barat untuk segera lakukan intervensi secepatnya, karena sudah di warning dari Mendagri dan bagi daerah-daerah yang tidak terlalu tinggi harus tetap antisipasi. 

"Dalam Rakor Satgas Pangan kita merumuskan langkah-langkah strategis apa yang kita harus lakukan, agar pasokan dan harga pangan kita tetap terkendali di Sulawesi Tenggara," ungkapnya. 

Lanjut Asrun Lio, Rakor ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan khususnya di Sultra. 

Menurutnya, komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan beberapa waktu terakhir ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga di tingkat global, kondisi cuaca yang ekstrim, bencana alam, keterbatasan infrastruktur, dan keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi. 

Asrun Lio berharap, Rakor ini dapat menghasilkan beberapa hal-hal, Pertama, terwujudnya sinergitas berkoordinasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan. Kedua, nantinya ada langkah-langkah yang tersusun dengan terencana terhadap berbagai tantangan dan juga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Sultra dan ketiga, terlaksananya program dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah Sultra. 

"Ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus utama dalam Rakor ini antara lain, penguatan sistem informasi dan monitoring harga pangan, rumusan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kenaikan harga pangan, penjaminan kualitas dan keamanan pangan, peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan, dan penguatan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait," bebernya. 

Sekda Sultra juga mengingatkan kembali sesuai arahan Pj. Gubernur agar senantiasa dijadikan rujukan untuk ditindaklanjuti yaitu, koordinasi intens Forkopimda dan pengelola saluran informasi, buat prognosa pangan, pantau komoditas penyumbang inflasi, koordinasi dengan Bulog tentang ketersediaan beras, dan pastikan angkutan arus distribusi kebutuhan pangan berjalan lancar. 

Beberapa poin penting yang di tekankan oleh Pj. Gubernur Sultra yaitu: melakukan mitigasi terhadap cuaca dan iklim yang ada di Prov.Sultra, musim puncak penghujan akan terjadi pada bulan April-Mei 2024 dan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli-September 2024, gunakan dana Biaya Tak Terdiga (BTT), tidak usah ragu asal tepat sasaran dan ada dasar hukumnya, lakukan percepatan musim  tanam melalui pertanaman yang dipercepat  14 hari setelah panen harus menanam, Satgas Ketahanan Pangan dan TPID harus turun lapangan, identifikasi masalah-masalah apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pasokan, segera mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi. 

“Saya yakin dan percaya dengan kerjasama dan sinergi yang kuat antara semua pihak kita dapat mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat menikmati pangan yang aman, bermutu dan dengan harga terjangkau” ucap Asrun Lio.

Selesai dibuka kegiatan, dilanjutkan dengan paparan materi dari Kadis Ketapang Provinsi Sultra, Ir. Ari Sismanto, perkembangan IPH Kabupaten/Kota pada Minggu 1, Minggu 2 dan Minggu 3 Maret 2024 yaitu: Muna Barat, Muna, Kolaka Timur, Buton Utara,Buton Tengah,Bombana,Buton dan Konawe Utara.

Talkshow dari dua narasumber yaitu: Pertama, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan oleh Bapak Dr. La Ode Muh. Rusdin Jaya, S.IP.,M.Si yang membahas Langkah Mitigasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Kedua, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sultra, Ir. Hj. Siti Mardati Saing, M.M dengan materi Pencapaian kegiatan operasional Perum Bulog wilayah Sultra Tahun 2024, selesai paparan dari 3 (tiga) Narasumber tadi dilanjutkan dengan diskusi dan tanyajawab dari masing-masing peserta dari Kadis Ketapang Kab/Kota. Kemudian Penandatanggan Kesepakatan Bersama atau MoU berupa dana dekonsentrasi antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov.Sultra dan 17 Kab/Kota se-Sultra. (Adv)