Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Kerawanan Disketapang Sultra, Aristos. Foto : Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk daerah rawan pangan.

Penetapan Wakatobi sebagai daerah rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerawanan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kemudian daerah rawan itu akan ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Sultra sampai di tingkat kecamatan.

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Kerawanan Disketapang Sultra, Aristos mengatakan untuk menangani daerah rawan pangan itu pihaknya akan melaksanakan gerakan pangan murah (GPM).

Saat ini pihaknya masih tengah berkoordinasi dengan  pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Namun direncanakan GPM itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang akan digelar sebanyak dua kali. Mengingat hal tersebut sangat penting karena menjadi perhatian pemerintah pusat. 

"Sesuai arahan pak kadis juga nanti bahwa setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) keluar, kami akan fokus ke Wakatobi juga untuk penanggulangan daerah rawan pangan. Nah sekarang kami lagi koordinasi dengan kabupaten, karena teman-teman disana yang lebih tau locusnya," ungkapnya, Jumat (14/7/2023).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa penyebab sehingga terjadi kerawanan pangan diantaranya

Jumlah pangan penghasil karbohidrat dibandingkan jumlah penduduk di daerah tersebut tidak mencukupi,  akses jalur distribusi yang sulit, dan keterjangkauan.

"Misalnya disuatu daerah, bukan daerah produksi penghasil karbohidrat. Tapi daerah itu rata-rata mampu membeli, itu kan juga termasuk. Karena memang biar kamu punya uang tapi tidak ada yang dibeli," jelasnya.

"Kalau Wakatobi itu masuknya disitu tadi, bahwa dia memang hasilkan karbohidrat seperti beras, jagung, ubi kayu tapi dibandingkan jumlah penduduknya tidak mencukupi atau tidak seimbang. Kalau pun tidak seimbang kan bisa pake jalur distribusi, beras dari Kendari atau Konawe, dan juga daratan Buton misalnya. Sehingga bisa tertutupi, nah mungkin saja daerah tersebut tidak masuk daerah rawan pangan," tambahnya. (Adv)