Pj Wali Kota Baubau 'Warning' Kepala OPD Soal Kinerja

  • Reporter: Bardin
  • Editor: Dul
  • 27 Des 2023
  • 2618 Kali Dibaca

BAUBAU, KERATONNEWS.CO.ID - Menjelang akhir tahun 2023, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si melakukan review kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat lantai 2 kantor Wali Kota Baubau Palagimata Rabu (27/12/2023).

Pj Walikota mengungkapkan sejak awal kepala OPD sudah mempunyai perjanjian kinerja sehingga indikatornya akan mengacu ke perjanjian kierja tersebut.

“Bapak/ibu punya indikator kinerja saya akan mengacu kesitu. Jadi nanti kita akan buka, silahkan bapak/ibu nanti sampaikan laporan kinerja bapak/ibu seperti apa. Bagaimana kontribusi bapak/ibu untuk pemerintah daerah seperti apa. Karena kalau kinerja bapak/ibu kemana pemerintah daerah kemana itu bukan kinerja," tegas Rasman.

Ia menambahkan, dirinya telah membaca laporan kinerja pemerintah daerah.


Baca juga: Pj Gubernur Sultra Dianugerahi Gelar Langgai Mandarano Wuta Ndolaki

"Saya sedang meminta Bappeda memberikan saya laporan kinerja triwulan sampai dengan triwulan ketiga,"ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini meminta menjelaskan SKP masing-masing karena itulah bentuk kinerja perorangan yang akan diukur. Dan SKP itu bukan ukurannya banyak dokumen tapi  lebih banyak bicara soal DP3 yang lembaran terakhir. 

Sementara itu, terkait kegiatan dan serapan anggaran, Dr Muh Rasman memberikan perhatian khusus. Pasalnya mau apapun alasannya serapan anggaran masih rendah, 87%  dan kalau tidak salah  belum tumbuh diatas 90%.

“Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita genjot lagi sama-sama sehingga kita bisa dapat diatas 90%. Nanti ukuran kerjaan itu berhasil anggaran serapannya bagus, IKU bagus tidak ada masalah tapi kalau serapannya 100%, capaian programnya 100% tapi banyak temuan BPK itu itu belum selesai,”tutupnya.

Penegasan ini ditanggapi positif La Medi, salah seorang tokoh pemuda Kota Baubau. Ia mengharapkan, aparat pemerintah dapat bekerja dengan baik. Utamanya dalam memberi pelayanan yang berpihak pada rakyat.

"Sudah seharusnya dievaluasi semua Kepala OPD, karena mereka mengelola anggaran dan program. Supaya bisa membantu rakyat untuk dilayani dengan baik. Bukan untuk kepentingan kelompok saja," kata La Medi. (B)