Sekda Sultra, Asrun Lio. Foto : Frans, Biro Adpim Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Sultra, Drs. Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D., membuka secara resmi Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk mendukung pengelolaan Mangrove di Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (19/11/2024).

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan ucapan selamat datang yang hangat kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk perwakilan dari Kementerian Kehutanan, TNI/Polri, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara, Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala UPTD  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dekan Fakultas Hehutanan dan Ilmu Lingkungan Hidup UHO, Dekan Falkuktas Perikanan dan Kelautan UHO,  dan para pegiat lingkungan, dan kelompok tani hutan.

Sekda juga menyampaikan bahwa hutan mangrove memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, dengan berbagai produk kayu dan non-kayu yang dapat diperdagangkan. Selain itu, hutan mangrove juga berperan penting dalam melindungi wilayah pesisir dan sebagai habitat bagi berbagai makhluk hidup.

Lanjut, beliau juga menyampaikan seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah daerah terkait wilayah pesisir, ekosistem mangrove menghadapi berbagai tekanan yang menyebabkan penurunan daya dukung alamnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pengembangan mata pencaharian penduduk sekitar hutan mangrove. Tekanan terhadap hutan mangrove telah mendorong konversi besar-besaran ekosistem ini menjadi area budidaya perairan, infrastruktur pelabuhan, tambang, pemukiman, pertanian, dan industri. 

"Ekosistem mangrove juga rentan terhadap dampak aktivitas pembangunan dari jarak jauh, seperti pencemaran dan sedimentasi. Jika dibiarkan terus berlanjut, kerusakan hutan mangrove akan berdampak negatif secara signifikan, baik dari segi finansial yang cukup besar maupun fungsi lingkungan," ujar Sekda. 

Sekda Asrun Lio mengungkapkan berdasarkan data Peta Mangrove Nasional 2023, luas hutan mangrove di Sulawesi Tenggara mencapai 93.564,98 Ha, terdiri dari 64.995,53 Ha eksisting dan potensi 28.609,45 Ha. Meskipun memiliki peran vital dalam ekonomi, ekologi, dan keamanan, hutan mangrove di Sulawesi Tenggara menghadapi ancaman serius. Untuk itu, perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam berbagai perencanaan pembangunan. Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove.

"Perlindungan hutan mangrove harus menjadi bagian integral dari berbagai perencanaan pembangunan di Sulawesi Tenggara. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan koordinasi yang kuat antara berbagai sektor dan lembaga." lanjut Sekda. 

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 614 Tahun 2022 untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pengelolaan serta perlindungan mangrove. Keberhasilan tugas kelompok kerja ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Peran aktif setiap pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekosistem mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk meningkatkan peran masyarakat, perlu dilakukan strategi persuasif melalui pembinaan dan edukasi mengenai pentingnya hutan mangrove serta pelatihan-pelatihan yang relevan.

"Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekosistem mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Strategi persuasif melalui sosialisasi dan edukasi, serta pelatihan-pelatihan teknis, akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanaman, pemulihan, dan pemantauan mangrove," tutup Sekda. 

Di tempat yang sama Kepala Bidang PDAS-RHL Dishut Sultra, La Ode Yulardhi Junus, menyampaikan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan koordinasi dan menguatkan kelembagaan KKMD Prov sultra, menguatkan kelembagaan masyarakat pesisir dan pengelolaan mangrove lestari dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil magrove. (Adv)