Pembinaan dan pemberdayaan KIM dalam rangka pencegahan stunting. Foto : Diskominfo Sultra

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi membuka kegiatan pelatihan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam rangka pencegahan stunting di Aula Mepokooaso, Kendari, Senin (9/12/2024) .

Kegiatan ini menampilkan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, narasumber dari Perwakilan BKKBN Sultra, Dinas Kesehatan Prov. Sultra, Ketua KIM Graha Asri, Para Kepala Bidang Lingkup Dinas Kominfo Prov. Sultra, serta Kepala Bidang Diskominfo kabupaten/kota se-Sultra yang hadir secara berani.

Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Dalam laporan Ketua Panitia, Jumina, mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas KIM dalam mendukung upaya pencegahan stunting. KIM diharapkan dapat menjadi agen penyebar informasi terpercaya di masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam menyebarkan informasi terkait penanganan stunting di Provinsi Sultra, khususnya di 17 Kabupaten/Kota.

Sekretaris Dinas Kominfo Prov. Sultra, Waode Iis Indriyani, dalam Segalanya menegaskan bahwa peran KIM sangat penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pola asuh yang baik, pola makan sehat, serta pentingnya akses sanitasi dan air bersih.

“Stunting adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Penurunan angka stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif KIM dalam memberikan informasi yang benar dan edukatif,” ujarnya.

Dilanjutkan dengan paparan nara pertama, Almin, Sub Koordinator Bimbingan Masyarakat dan Gizi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Prov. Sultra. Almin mengungkapkan bahwa hingga Juli 2024, sekitar 41,95% balita di Sultra mengalami masalah gizi, termasuk stunting. Meski begitu, intervensi yang dilakukan baru menyentuh angka 0,25%, dengan kendala dalam pencatatan, pelaporan, dan pencairan anggaran. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan memprioritaskan intervensi seperti pemantauan kehamilan, peningkatan asupan gizi bayi, imunisasi lengkap, dan pemerataan akses fasilitas kesehatan untuk menurunkan angka stunting.

Narasumber kedua, Ilman Aidhin, Manajer Program Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi Satgas Stunting Prov. Sultra, menyampaikan bahwa Sultra termasuk dalam 12 provinsi prioritas nasional dalam penurunan angka stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi balita stunting di Sultra tercatat sebesar 30,2%. Pemerintah menargetkan angka ini turun menjadi 25,58% pada tahun 2022, 21,16% pada tahun 2023, dan 16,79% pada tahun 2024.

Ilman menambahkan, selain upaya kesehatan, perlu ada pemberdayaan masyarakat melalui program-program inovatif seperti Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Program BAAS telah berhasil mendukung ribuan anak dari keluarga kurang mampu, sementara DASHAT memanfaatkan bahan pangan lokal untuk memastikan ibu hamil, bayi, dan balita mendapatkan gizi yang seimbang.

“Penurunan angka stunting harus dilakukan dengan pendekatan konvergen dan partisipatif di tingkat lapangan,” jelas Ilman

Sultra berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi antarinstansi serta memastikan tidak adanya program-program yang mendukung tumbuh kembang balita. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas KIM sebagai agen perubahan yang aktif dan efektif dalam upaya pencegahan stunting, sehingga dapat menciptakan generasi bebas stunting di masa depan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Sulawesi Tenggara. (Adv)