Direktorat Jenderal Kementerian PUPR Bersama Pj Bupati Bombana Serah Terima BMN Pembangunan Infrastruktur

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 12 Sep 2024
  • 2356 Kali Dibaca

BOMBANA, KERATONNEWS.CO.ID– Direktorat  Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan serah terima Barang Milik Negara (BMN) dengan Pemerintah Kabupaten Bombana berupa Bantuan Sanitasi Perkotaan dan Kampung (BSPK) - MCK Komunal yang dibangun dengan menggunakan DIPA Satuan Kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial. 

Kegiatan tersebut berlangsung pada 10 September 2024 yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Bombana, perwakilan dari Kementerian PUPR serta Kepala Bidang Kawasan Permukiman mewakili Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, bertempat di Kantor Bupati Bombana.

Serah terima ini mencakup dua unit BSPK - MCK Komunal lokasi Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat dan dua unit BSPK - MCK Komunal lokasi Desa Pulau Tambako Kecamatan Mataoleo. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi dan fasilitas publik di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Pj Bupati Bombana menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian PUPR atas dukungannya dalam pembangunan infrastruktur di daerah.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman, menyampaikan pentingnya fasilitas BSPK – MCK sebagai salah satu sarana umum di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat  untuk menunjang kesehatan masyarakat serta berkomitmen dalam penggunaan dan pemeliharaan fasilitas ini berjalan dengan baik.

Perwakilan Kementerian PUPR, Mengungkapkan harapan agar kerjasama antara pusat dan daerah ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Mereka juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pemeliharaan fasilitas yang telah diserahkan.

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bombana melalui peningkatan infrastruktur dasar. (B)